Peradaban Tauhid

Home » Disain Peradaban Tauhid » Kembali Ke Visi Tuhan; Spiritualitas Demokrasi

Kembali Ke Visi Tuhan; Spiritualitas Demokrasi

Tampak “emosional” judul ini memang, apalagi bagi penganut fanatik faham positivistik[1] secara ketat. Sebetulnya mudah bagi penulis untuk mendaratkannya menjadi “realistis” sehingga “terukur”, dan tidak terkesan “membela langit”. Tetapi, bagaimanapun, formulasi dan konseptualisasi ini tidak “sekedar teori” ataupun mencoba “ber-teori”. Inilah ekspresi “pergulatan politik praktis” seorang dosen IAIN (yang lazimnya dituntut bersikap objektif dan rasional) ketika berhadapan dengan para politisi dari partai-partai besar, yang kaya pengalaman (segala cara), dan terutama sekali didukung finansial yang kuat (kekayaan calon bupati terpilih 44 milyar –data KPUD– sementara penulis sebesar 137 Juta ).

Refleksi Kritis

  • Apa komentar kita tentang fenomena korupsi di Indonesia yang nyaris setiap saat “didendangkan” di berbagai media massa? Apakah ada hubungannya dengan sistem dan perilaku aktor-aktor politik? “Negara yang kaya ini mengapa tidak mampu mensejaterakan rakyatnya?
  • Apa lagi yang bisa kita katakan tentang perseteruan institusi-institusi negara, yang mestinya bekerja melayani dan memakmurkan rakyat, tetapi justru memamerkan adegan-adegan politik yang cenderung “menyakiti rakyat”? Bahkan seringkali mengundang kegelisahan akademik kita ?
  • Negara ini dibangun untuk tujuan; (1) membentuk pemerintahan yang melindungi rakyat (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa. Setelah 67 tahun lalu dipancangkan oleh pendiri negara dalam konstitusi, maka sudah saatnya kita mempertanyakan, seberapa besar tujuan ber-negara (ber-eksistensi sebagai Indonesia) dikerjakan/diwujudkan oleh sistem politik yang mengatur, menata (mengendalikan) negara saat ini?
  • Negara gagal?

Sebuah lembaga riset bernama Fund for Peace (FFP) yang berpusat di Washington DC, Amerika Serikat, mengeluarkan Indeks Negara Gagal atau Failed State Index (FSI). FFP menempatkan Indonesia diperingkat ke-63 dari 178 negara di seluruh dunia. Itu artinya, Indonesia masuk dalam kategori negara-negara yang dalam bahaya (in danger) menuju negara gagal. Posisi Indonesia tahun ini turun satu peringkat dari tahun sebelumnya (2011), yakni berada di peringkat 64 dari 177 negara. Tahun ini Indonesia mendapat skor 80,6. Angka ini didapat dari perhitungan beberapa faktor. FFP menggunakan 12 indikator tekanan sosial, ekonomi, dan politik pada negara, dan 100 subindikator. Ini termasuk isu-isu seperti pembangunan tidak merata, legitimasi negara, protes kelompok masyarakat, dan penegakan hak asasi manusia. Merujuk pada kategori FFP tersebut, peringkat ke-63 sebenarnya mendudukkan Indonesia sebagai negara dengan “peringatan sangat tinggi”. Ini adalah kategori terendah keempat untuk negara yang memiliki indeks kegagalan negara. Dalam indeks ini, negara paling gagal dan berada diperingkat pertama adalah Somalia, sedang posisi kedua ditempati Republik Demokratis Kongo. Adapun Finlandia berada di posisi paling stabil dan bagus. Selain Finlandia dan Denmark juga dikategorikan negara terstabil.[2] Bagaimana dan mengapa ini semua bisa terjadi di negeri yang kaya sumber daya alamnya?, penduduknya mayoritas muslim terbesar di dunia?

Pertanyaan-pertanyaan kritis-reflektif di atas “memaksa” kita meninjau kembali realitas ber-demokrasi yang tengah dianut bangsa ini. Apa yang salah dalam sistem demokrasi kita? dan bagaimana memperbaikinya, dan siapa yang harus mengemban tugas untuk memulainya? Dan, tentu saja masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang bakal muncul akibat keresahan akademik kita dalam mencermati realitas yang memang meresahkan ini.

Sekitar Tentang Demokrasi

Praktek demokrasi Yunani Kuno telah dimulai setelah Kleistenes yang dibantu sekelompok bangsawan dan pasukan Sparta menggulingkan Hipias, penguasa yang lalim, pada sekitar 500-an SM. Kleistenes lalu merombak sistem pemerintahan di Kota Athena Yunani. Bentuk pemerintahannya ketika itu disebut demokratia. Istilah demokratia ini identik dengan institusi pengambil keputusan yang bersifat kolektif, yang terdiri dari para demos atau rakyat yang berada dalam polis.[3]

Dalam kajian lainnya[4], demokrasi sebagai suatu sistem politik dapat ditelusuri dari abad ke-5 sebelum Masehi, ketika orang-orang Yunani membentuk Polls (Negara Kota). Mereka mencoba menjawab pertanyaan bagaimana suatu sistem politik harus diorganisasikan agar dapat memenuhi kepentingan dan kesejahteraan bersama masyarakat. Sejak itu demokrasi menjadi spesies politik yang mengalami “pasang surut dan pasang naik” dalam perjalanan sejarah manusia. Setelah perang dunia II demokrasi memperoleh angin segar dan dianggap sebagai sistem politik yang paling baik oleh hamper semua negarawan dan ilmuwan, terutama sesudah disadari bagaimana fasisme (Masoulini), Nazisme (Hitler) yang berwatak anti-demokratik hampir-hampir menghancurkan peradaban dunia.

Teori klasik paradigmanya jumlah orang dan siapa yang patut memerintah. Paradigm ini bersandar pada pikirian Platonisme dan Marxisme. Karl Marx misalnya, mempersoalkan siapa yang patut memerintah suatu negara kaum kapitalis atau proletar. Dan ia sendiri berdasarkan manifesto komunis (falsafah historis materialism dan teori perjuangan kelas, teori nilai lebih dalam ekonomi) serta metode-dialektikanya, memilih kaum proletar yang patut dan yang baik untuk memerintah suatu negara komunis.

Teori modern paradigmanya bagaimana pemerintahannya disusun dengan suksesi secara damai.  Paradigm teori modern dikembangkan oleh Karl Popper, ahli filsafat ilmu terkemuka abad ini. Plato, teoritisi pertama yang membedakan bentuk pemerintahan berdasarkan jumlah orang dan yang mampu memerintah. Ia membedakan antara monarki (tirani) aristokrasi (olgariki) dan demokrasi. Monarki adalah bentuk pemerintahan oleh satu orang bijak, sedangkan tirani merupakan pemerosotan dari monarki.  Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan oleh sedikit atau beberapa orang bijak (terutama filosof), sedangkan oligarki merupakan pemerosotan dari aristokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan mayoritas masyarakat, seluruh masyarakat.

Dari uraian diatas, teori klasik tampaknya menjelaskan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memerintah. Konsep ini sesuai dengan akar kata demokrasi yang berasal dari bangsa Yunani yakni demos artinya rakyat dan kratein artinya pemerintah.

“Cacat bawaan”  Demokrasi

Sebagai sistem politik, yang mengatur hajat hidup lebih dari 280 juta rakyat Indonesia, demokrasi sesungguhnya memiliki “cacat bawaan”. Kedua kata ini cukup beralasan digunakan, sebab, sejak awal kelahirannya telah dipersoalnya oleh Aristoteles. Filosof -yang resonansi pemikirannya masih terasa hingga saat ini- menyebut demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang tidak baik.[5] Bahkan sebelumnya, Demokrasi tidak memiliki bentuk merosot yang tipikal, karena menurut plato mayoritas masyarakat cenderung melakukan kerusuhan, berperilaku sebagai “jembel”. Dengan demikian, demokrasi itu sendiri yang memerosotkan demokrasi.[6]

 Gugatan terhadap demokrasi kemudian dilancarkan oleh Thomas Hobbes  (1588-1679) dalam karya politiknya, Behemonth. Ia mengkritik tajam  kemunafikan dalam praktek politik (sesuatu yang dicirikan Hobbes sebagai ‘ketidakadilan ganda’), seiring dengan kesombongan diri (kebodohan ganda) karena malapetaka perang Sipil di Inggris. Hobbes lalu menyerukan perlunya ketulusan para penguasa. Kritik Aristoteles dan Hobbos hanyalah dua contoh dari berbagai kalangan di Barat. Gugatan yang relatif sama juga dapat ditelusuri dalam pemikiran Bernard Mandeville (1670-1733), Anthony Trollope (1815-1882), John Morley (1838-1923), Hendri Sidgwick (1838-1900) sampai dengan  George Orwell. Simon Schama, bahkan mencacat bahwa tidak ada peristiwa dalam sejarah politik modern yang ditandai oleh masalah kemunafikan selain revolusi Amerika, karena alasan perbudakan.[7]

Gugatan terhadap penerapan demokrasi di Indonesia juga penulis lontarkan pada Seminar dan Rapimnas Ormas Nasdem di Jakarta Convention Center pada dua tahun (2010). Bahwa konsep one man one vote hanya cocok diterapkan pada pemilih rasional; yang memilih calon pemimpin ataupun wakilnya di parlemen karena pertimbangan yang rasional. Padahal, kita bisa menduga kuat bahwa dalam konteks Indonesia pemilih rasional lebih sedikit dibanding pemilih tradisional –atau lebih tepat “emosional”. Karena itu tidak heran jika pertimbangan memilih calon lebih karena money politics, bujuk-rayu, dan intimidasi-ancaman struktur.

Dalam kaitan itu, fenomena Jokowi-Ahok pada kasus pemilihan Gubernur DKI Jakarta  belum lama ini menjadi untuk dicermati, lantaran kemenangannya yang spektakuler, bahkan memulai pemerintahannya dengan cara spektakuler pula. Apakah ini menjadi bukti bahwa rakyat telah menjadi pemilih rasional? Ataukah ini gugatan terhadap demokrasi ala rakyat?. Perlu riset yang handal untuk menemukan jawaban yang tepat. Akan tetapi,  fenomena unik ini setidaknya menjadi “jeweran” berharga dari rakyat untuk elit politik kita.

Catatan Penutup

  • Kajian tentang apa dan bagaimana konsep “Kembali ke Visi Tuhan; Spiritualitas Demokrasi” sebagai suatu “ijtihad politik”, dapat dilihat sesudah catatan penutup ini – terlampir. (Konsep ini dibuat dalam bentuk buku sederhana lalu dibagikan dan didiskusikan di beberapa kelompok masyarakat di Gorontalo Utara)
  • Konsep ini sesungguhnya lahir dari kesadaran bahwa bagaimanapun proses dan produk demokrasi saat ini, namun demokrasi sudah menjadi pilihan sistem politik kita. Memang demokrasi bukanlah “sistem yang abadi” untuk mengatur dan menata negara ini, namun hampir bisa dipastikan sistem ini akan bertahan lama (kecuali akan ada revolusi dimasa depan). Karena itu, menurut hemat penulis, demokrasi kita perlu diinjeksi dengan “ruh” atau spiritualitas, sehingga ia menjadi sesuatu yang “hidup” dan “memanusiakan”.


[1]Paradigma ini yang mengawali pertumbuhan ilmu pengetahuan (yang bersifat mekanistik-deterministik). Lihat George Ritzher-Douglas J. Goodman, Sociological Theory, terj. Nurhadi; Teori Sosiologi (Cet.II; Yogyakarta; Tiara Wacana, 2009), h.16

[2] Uraian secara detail lihat dalam Adhyaksa Dault, Menghadang Negara Gagal; Sebuah Ijtihad Politik (Jakarta: Renebook, 2012), h. 7

[3] Kajian lebih lanjut tentang makna dan sejarah demokrasi dilihat dalam Muhammad Nur, Negara dalam Islam; Studi Pemikiran Abu al-A’la al-Maududi dan Bassam Tibi, Disertasi, 2009, h. 77-81

[4] Lihat I Dewa Gede Atmadja, dkk., Demokrasi, HAM, dan Konstitusi; Perspektif Negara-Bangsa untuk menghadirkan Keadilan (Malang; Setara Press, 2011), h. 4-5

[5]  Lihat foot note nomor 5

[6] I Dewa Gede Atmadja, dkk., h. 5

[7] David Runciman, Political Hypocrisy; from Hobbes to Orwel and Beyond. terj. Toni Setiawan, Politik Bermuka Dua (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2012), h. 2 dan 87


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: